Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menegaskan, pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bukan dalam satu tahun. Thomas menuturkan, angka tersebut merupakan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo untuk lima tahun ke depan.
“Mohon dimengerti (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen itu enggak tahun depan. 8 persen itu adalah target dari pemerintahan (Presiden Terpilih) Prabowo, kalau mau dilihat ya lima tahun,” ujar Thomas dalam kegiatan Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).
Wamenkeu menyebut, pertumbuhan ekonomi yang saat ini di kisaran 5 persen tidak mungkin akan langsung melompat ke 8 persen hanya dalam waktu satu tahun.
“Target itu tidak mungkin bisa langsung dilakukan dari 5,1 persen saat ini tiba-tiba naik 3 persen economic growth,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Thomas juga mengatakan Prabowo cukup optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen dapat tercapai di masa pemerintahannya nanti.
“Jelas optimis, hampir semua penjelasan beliau soal ekonomi saat ini mengamini bahwa kita punya potensi (tumbuh) ke 8 persen,” sebutnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2% pada 2025 Jadi PR Pertama Awal Pemerintahan Prabowo
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah resmi menyepakati asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Dalam pembukaan, Said menyampaikan, berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan asumsi dasar ekonomi makro pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2 persen.
“Hasil pembahasan asumsi makro pertumbuhan 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen,” kata Said.
Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap US dolar Rp 16.000, tingkat suku bunga negara (SBN) 10 tahun 7 persen, harga minyak mentah USD82 per barel, lifting minyak bumi USD605.000 barel per hari, lifting gas bumi ribu setara minyak bumi 1,005 juta boepd.
Said menyampaikan, sesuai kesepakatan Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI, menyepakati bahwa Pemerintah akan melakukan upaya kebijakan dan program untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kemudian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja Pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, mempertajam kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, dan mempercepat transformasi ekonomi untuk produktivitas, daya saing dan penguatan industri strategis nasional.
Selanjutnya, Said pun bertanya kepada peserta rapat kerja bersama Pemerintah terkait kesepakatan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025.
“Dari panja asumsi, panja TDD, panja belanja, sampai panja draf RUU dapat disetujui?,” tanya Said.
Para peserta pun menjawab dengan kompak bahwa mereka menyetujui asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025 tersebut. “Setuju,” jawab para peserta rapat yang hadir.
Alhasil Ketua Banggar pun akhirnya mengetok palu untuk mendakan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025 sudah resmi akan dilaksanakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertamanya menjabat.
Sumber : liputan.com