Suaramediajabar.com – Bekasi, Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi mencapai 66,75%. Data ini dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, diperkirakan sebanyak 1.503.087 warga akan menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada di Kabupaten Bekasi tercatat mencapai 2.251.856 jiwa. Meskipun tingkat partisipasi cukup memadai, ini masih jauh dari target KPU sebesar 85 persen. Situasi ini menarik perhatian banyak warga yang ingin mengetahui penyebab di balik angka ini.
Mochamad Iqbal, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Bekasi, menyampaikan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan KPU sudah cukup masif. “Saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena itu butuh penelitian lebih lanjut,” ucapnya pada Selasa (4/12).
Iqbal juga mengungkapkan bahwa meskipun cuaca pada hari pemungutan suara relatif cerah, ada hujan di beberapa wilayah. Hal ini berpotensi memengaruhi angka partisipasi. “Sosialisasi kepada warga masyarakat sudah masif dilakukan oleh KPU,” tambahnya, merujuk pada upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan pandangannya mengenai tingkat partisipasi pemilih. Dia menyebut bahwa penurunan angka partisipasi mungkin disebabkan oleh kurang masifnya sosialisasi KPU. “Kalau targetnya 85 persen, berarti jauh dari target partisipasi yang telah ditetapkan oleh KPU,” katanya.
Bawaslu juga mencatat bahwa angka partisipasi Pilkada 2017 hanya 63 persen. Meski ada kemajuan, peningkatan hanya 3,75 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan bagi penyelenggara dan masyarakat untuk lebih proaktif.
KPU dan Bawaslu di Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mengevaluasi hasil Pilkada ini. Upaya perbaikan akan dilakukan dengan lebih mengedepankan program sosialisasi. Penelitian menyeluruh akan menjadi langkah awal untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi.
Sosialisasi yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi sangat penting bagi keberlanjutan. Ini menjadi catatan bagi KPU dan Bawaslu dalam merancang strategi untuk ke depan.
Pengambilan keputusan yang tepat dalam sistem pemilihan akan memastikan suara masyarakat terdengar. Oleh sebab itu, kerjasama antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat sangat diperlukan. Semua pihak harus berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi di masa mendatang.
Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan tingkat partisipasi pada Pemilu mendatang bisa lebih baik. Masyarakat juga diharapkan lebih sadar akan hak politiknya. Kesadaran ini akan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bekasi di masa yang akan datang.