Suaramediajabar.com, Jakarta, 24 Februari 2025 – Politikus PDIP, Adian Natipulu, melalui unggahan di akun Instagram-nya, mengeluarkan pernyataan yang menyoroti ketergantungan politik antara Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Adian menyebutkan bahwa Prabowo seharusnya memiliki utang budi kepada Megawati, menyiratkan bahwa tanpa dukungan Megawati, Prabowo tidak mungkin kembali ke Indonesia setelah masa pengasingannya di Yordania.
“Dalam video tersebut, saya menekankan bahwa Prabowo, SBY, dan Jokowi semua mencapai posisi penting mereka berkat Megawati. Jika tidak ada Ibu Megawati, mungkin mereka tidak akan menjadi Presiden atau memegang jabatan lainnya yang penting,” tulis Adian.
Adian juga mengingatkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil menjabat sebagai Presiden setelah diangkat Megawati menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 10 Agustus 2001. Sementara itu, Jokowi mendapatkan dukungan penuh dari Megawati dan PDIP untuk menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode.
Selain itu, dinamika hubungan antara Prabowo dan Megawati juga mencuri perhatian analis politik. Pengamat Psikologi Politik dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, menyoroti keputusan Megawati yang melarang kader PDIP menghadiri retret kepala daerah di Magelang. Keputusan ini dianggap sebagai respons terhadap penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam kasus Harun Masiku.
Rhesa menilai larangan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk dukungan Megawati terhadap kadernya yang sedang menghadapi masalah hukum. “Sikap larangan ini dapat dibaca sebagai bentuk suport sistem Megawati terhadap kadernya,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader untuk tidak menghadiri retret yang dihadiri Prabowo dan tetap siap secara emosional dan komunikasi. Hal ini dinilai sebagai langkah politik untuk menunjukkan posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan yang semakin menekan.
Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, menyatakan bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap tegas partai yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan otoriter. “Ini adalah sinyal politik keras dari PDIP dalam menghadapi situasi yang semakin memanas di negara ini,” ujarnya.
Dengan situasi politik yang semakin dinamis, kedudukan PDIP sebagai oposisi kini semakin jelas, terutama mengingat penolakan publik terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Ini memperlihatkan bahwa PDIP bersiap untuk mengambil langkah politik yang lebih besar di tengah ketegangan nasional.