Suaramediajabar.com, Jepang – Fenomena penurunan jumlah penduduk kini semakin menguat di kota-kota besar Jepang. Dari total 20 kota dengan populasi di atas 700 ribu jiwa, sebanyak separuhnya tercatat mengalami penyusutan jumlah penduduk jika dibandingkan dengan kondisi satu dekade lalu.
Kondisi ini terutama dipicu oleh rendahnya tingkat kelahiran, sebagaimana disimpulkan dalam analisis terbaru yang dirilis oleh Kyodo News pada Minggu (1/2). Bahkan, proyeksi jangka panjang menunjukkan tren tersebut diperkirakan semakin meluas. Hingga tahun 2050, jumlah kota besar yang mengalami penurunan penduduk diprediksi meningkat menjadi 18 kota, meski sebelumnya mampu menarik generasi muda dari daerah sekitar.
Penurunan paling signifikan terjadi di Kitakyushu, wilayah barat daya Jepang, yang berstatus sebagai ordinance-designated city atau kota dengan kewenangan administratif luas. Dalam kurun 10 tahun, jumlah penduduk kota ini menyusut sekitar 6,5 persen, dari hampir 970 ribu jiwa menjadi sekitar 910 ribu jiwa.
Menyusutnya populasi memunculkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan, khususnya terkait relevansi sistem kota berstatus khusus yang sejak awal dirancang dengan asumsi pertumbuhan penduduk berkelanjutan. Skema tersebut pertama kali diperkenalkan pada 1956, dengan kota-kota seperti Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, dan Kobe sebagai perintis.
Seiring waktu, pemerintah menurunkan ambang batas populasi minimum dari satu juta menjadi 700 ribu jiwa, sehingga memungkinkan kota-kota lain seperti Shizuoka memperoleh status serupa. Namun, Shizuoka juga mencatat penurunan penduduk hingga 6,0 persen, dari sekitar 710 ribu jiwa menjadi 670 ribu jiwa dalam periode 2015–2025.
Di sisi lain, tidak semua kota mengalami tren negatif. Fukuoka justru mencatat lonjakan penduduk tertinggi, naik sekitar 8,2 persen hingga mencapai 1,60 juta jiwa. Kenaikan juga terjadi di Saitama dan Kawasaki, masing-masing tumbuh 7,1 persen dan 6,2 persen.
Berdasarkan data tahun 2025 serta proyeksi hingga 2050 dari Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Jepang, hanya Fukuoka dan Kawasaki yang diperkirakan mampu mempertahankan tren pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang.
Situasi ini memicu kritik dari sejumlah pengamat yang menilai kota-kota berstatus khusus menanggung beban administratif besar tanpa dukungan fiskal yang sepadan. Kondisi tersebut mendorong sebagian anggota parlemen lintas partai mengusulkan perubahan status kota-kota tersebut agar berdiri lebih independen dari pemerintah prefektur.
Tak hanya kota besar, tren penurunan juga melanda kota inti. Dari 62 kota inti dengan populasi minimal 200 ribu jiwa, sebanyak 52 kota atau sekitar 84 persen tercatat mengalami penurunan jumlah penduduk dalam 10 tahun terakhir. Fenomena ini menegaskan bahwa tantangan demografi Jepang telah menyentuh hampir seluruh lapisan wilayah perkotaan.