Suaramediajabar.com – Bekasi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang terletak di Jalan Graha Asri IV Perumahan Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, pada Senin (XX/10/2023) sore. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 14.45 WIB dan berakhir pada pukul 18.19 WIB.
Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang tengah diusut dalam perkara pergantian antar waktu (PAW) di DPR RI.
Selama proses penggeledahan, penyidik KPK dilaporkan menyita satu flashdisk dan sebuah buku kecil milik ajudan Hasto, setelah melakukan pemeriksaan di rumah Blok G3 nomor 18. Selain itu, sebuah mobil Toyota Vellfire berwarna hitam dengan nomor polisi B 1990 KZM juga digeledah. Pengamanan penggeledahan berlangsung ketat dengan kehadiran aparat kepolisian, beberapa di antaranya dilengkapi senjata laras panjang. Lima anggota Satgas Cakra Buana juga terlihat berjaga di luar rumah.
Kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing, hadir selama penggeledahan dan mengungkapkan, “Kami menerima kabar dari penyidik KPK sekitar pukul tiga sore bahwa mereka akan melakukan penggeledahan, dan kami langsung datang untuk menyaksikan proses tersebut.”
Johannes menambahkan bahwa hasil penggeledahan tidak menunjukkan temuan signifikan. “Selama penggeledahan, penyidik lebih banyak berbincang di dalam rumah. Mereka hanya membawa satu flashdisk dan satu buku kecil. Koper yang dibawa keluar tidak masuk dalam daftar barang yang disita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Johannes mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto saat itu berada di Jakarta untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Jenderal partai. Pihaknya juga mencatat bahwa mereka telah menerima surat pemanggilan kedua dari KPK, dan Hasto dipastikan akan memenuhi pemanggilan tersebut pada 13 Januari mendatang.
“Akan hadir,” tegas Johannes menambahkan bahwa kliennya siap untuk diperiksa oleh penyidik KPK.
Dengan berkembangnya kasus ini, masyarakat berharap kejelasan dan transparansi dari proses hukum yang sedang berlangsung, serta berkomitmen mendukung pengawasan terhadap korupsi di Indonesia.