Suaramediajabar.com, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menemukan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah sekolah, khususnya yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Indramayu, tercatat belum menerima manfaat dari program nasional tersebut.
Temuan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, usai melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia mendapati satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta empat lembaga pendidikan anak usia dini (TK/PAUD) di Desa Jayalaksana belum tersentuh program MBG sama sekali.
“Masih ada satu MI dan empat TK atau PAUD yang belum mendapatkan program Makan Bergizi Gratis, padahal program ini sudah berjalan sejak tahun lalu dan telah didukung oleh anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah,” kata Ono dalam keterangannya di Bandung, Sabtu.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan belum meratanya pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah.
Ono juga mengingatkan adanya potensi wilayah lain di Jawa Barat yang mengalami kondisi serupa namun belum terdata secara menyeluruh.
Menurutnya, asas keadilan harus menjadi landasan utama agar tujuan program MBG dalam meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik dapat tercapai secara merata tanpa pengecualian.
“Perlu ditelusuri penyebabnya dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, mengingat di wilayah lain program ini sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
DPRD Jawa Barat, lanjut Ono, berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengidentifikasi kendala distribusi program MBG. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong penetapan skala prioritas bagi wilayah yang selama ini belum tersentuh program tersebut.