Suaramediajabar.com – Jawa Barat, 24 Februari 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait kewajiban seluruh Kepala Daerah untuk mengikuti retret yang diselenggarakan di Magelang. Dalam penjelasannya, Dedi menekankan pentingnya keterikatan struktural Kepala Daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Presiden Republik Indonesia.
“Setelah resmi menjabat, Kepala Daerah memiliki keterikatan struktural dengan pemerintah pusat, yaitu Presiden. Ketika seseorang menjadi gubernur, bupati, atau wali kota, mereka terikat oleh struktur pemerintahan, bukan oleh ikatan politik,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Dedi melanjutkan, perbedaan konsekuensi antara Kepala Daerah dan anggota legislatif juga menjadi salah satu alasan penting di balik retret ini. Ia mencontohkan bahwa jika seorang bupati, wali kota, atau gubernur dipecat dari partainya, mereka tetap dapat menjalankan tugas hingga masa jabatannya berakhir. Berbeda dengan anggota DPR atau DPRD yang, jika dipecat dari partai politiknya, dapat kehilangan jabatannya secara langsung.
“Keterikatan ini diatur oleh undang-undang. Ini menjadi perbedaan mendasar antara bupati wali kota dengan anggota DPR dan anggota DPRD.” tambahnya. Dedi mengingatkan bahwa anggota DPR dan DPRD bertindak sebagai perpanjangan tangan partai karena keputusan politik mereka diatur melalui mekanisme fraksi.
Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya Kepala Daerah untuk tidak membawa atribut partai dalam kepemimpinan. Hal ini bertujuan agar peran partai politik tidak lagi menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat. “Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai bagian dari pemerintah pusat, bukan kepada partai,” tegasnya.
Retret di Magelang diharapkan dapat menjadi momentum bagi Kepala Daerah untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat tanpa pengaruh politik sempit, serta memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan yang lebih efektif dan progresif.