Suaramediajabar.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mengeksekusi proyek hulu migas yang sudah mengantongi izin Plan of Development (PoD) guna menekan angka impor minyak yang masih mencapai 700–750 ribu barel per hari.
Arahan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10). Forum ini mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor hulu migas.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” ujar Bahlil.
Arahan tersebut juga berlaku bagi Pertamina. Menurut Bahlil, status sebagai perusahaan milik negara bukan alasan untuk bekerja lambat. Jika tidak sanggup, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.
Arahan yang disampaikan secara tegas untuk mempercepat kerja tidak hanya menyasar pada jajaran birokrasi, akan tetapi juga berlaku penuh bagi PT Pertamina (Persero). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa status Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sama sekali bukan menjadi alasan untuk melambatkan eksekusi proyek atau kebijakan strategis.
Secara tegas dan blak-blakan, Bahlil meminta kepada Pertamina untuk bersikap realistis dalam mengelola wilayah kerja atau proyek energi nasional. Jika manajemen merasa tidak mampu dan sanggup atau terhambat untuk memenuhi target waktu yang sudah ditentukan.
Bahlil mendesak Pertamina untuk segera membuka diri dan berbagi pengelolaan (partnership) dengan perusahaan lain yang lebih siap dan kompeten. Langkah ini dinilai sangat krusial demi menjaga marwah mengenai ketahanan energi nasional dan menghindari stagnasi operasional yang dapat merugikan negara. “Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Desakan ini berangkat dari selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600–650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 menutup sekitar 250–300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang diimpor masih sekitar 700–750 ribu barel per hari. “Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” ujar Bahlil.
Ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk bergerak. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat. Di sisi lain, kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing, dan perebutan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
Guna upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional saat ini dihadapkan pada tantangan berat. Mayoritas sumur minyak di Indonesia telah berusia tua dalam 10 tahun terakhir, yang dapat memicu penurunan realisasi lifting nasional secara terus-menerus dan selama satu dekade terakhir ini.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk terus aktif dan berinovasi. Bahlil juga mendorong adanya penerapan rekayasa teknologi guna mengoptimalkan sisa cadangan yang ada. Ia mencontohkan keberhasilan teknologi yang diterapkan oleh ExxonMobil di Blok Cepu, Jawa Timur, sebagai rujukan yang patut serta perlu ditiru oleh KKKS lainnya demi mendongkrak produksi migas tanah air.
Dalam pernyataan serta arahannya ” Bahlil, ini sebagai anjuran, bukan ancaman, agar para pelaku usaha terus bergerak cepat. Ia sangat optimistis, jika seluruh pemegang konsesi bekerja secara serius dan cepat, target Presiden Prabowo Subianto di 2029–2030 dapat tercapai. Percepatan eksekusi proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar mewujudkan swasembada energi tanah air.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga mengapresiasi dan peran kontribusi para pemangku kepentingan hulu migas atas pencapaian target lifting minyak nasional sepanjang tahun 2025. Realisasi lifting minyak pada periode tersebut tercatat sebesar 605 ribu barel per hari (BOPD), yang sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Saya juga ingin mengatakan bahwa ini bisa terjadi karena kerja keras Bapak dan Ibu semua, bukan kerja pemerintah, tapi itu hasil karya Bapak Ibu di depan saya ini. K3S, kontraktor, ini yang mengerjakan. Pemerintah itu kan cuma regulator saja. Menyampaikan arah tujuan, tapi Bapak Ibu yang mengeksekusi. Karena itu saya mewakili Pemerintah, Bapak Presiden mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua,” jelas Bahlil.
Sunaryanto selaku Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyatakan bahwa Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (Forek Hulu Migas) 2026 diselenggarakan sebagai wadah kolaborasi yang strategis antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat iklim usaha investasi, percepatan komersialisasi, serta peningkatan produksi dan lifting migas nasional.
“Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan serta menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam menjawab tantangan industri hulu migas nasional,” kata Sunaryanto.
FOREK Hulu Migas tahun ini telah mencatat lebih dari 1100 peserta hadir, yang berasal dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Assosiasi Hulu Migas, Mitra Industri Global, Kementerian dan Lembaga, professional , pelaku industri, serta mitra strategis lainnya.
FOREK Hulu Migas kali ini menghadirkan lebih dari 40 para narasumber dari berbagai pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mewakili berbagai perspektif, mulai dari regulator, operator migas, pembeli, investor, lembaga pembiayaan, hingga para akademisi serta praktisi industri.
Melalui rangkaian plenary session dan stream session, berbagai isu strategis akan dibahas, mulai dari daya saing investasi, kebijakan fiskal, komersialisasi minyak dan gas bumi, serta pengelolaan aset, hingga tata kelola keuangan, penguatan kemitraan serta akses pembiayaan.
“Harapan kami, keberagaman perspektif tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan serta langkah konkret, sehingga FOREK Hulu Migas ini menjadi forum pertukaran ide, gagasan, dan juga memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan dunia industri hulu migas Indonesia,” ujar Sunaryanto.
Ia menilai saat ini merupakan waktu ataw momentum yang tepat untuk mengambil kebijakan dan langkah strategis. “Harga minyak dunia sedang melonjak dan permintaan global terus menguat. Di sisi lain, kondisi geopolitik yang tidak menentu memaksa pada setiap negara memproteksi kebutuhan akan energi domestik mereka. Perebutan sumber daya ini dapat berpotensi memicu ketegangan baru di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara,” ujarnya.