Suaramediajabar.com, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, menilai dinamika politik nasional saat ini masih sangat cair, terutama terkait peluang gerakan rakyat mengikuti kontestasi politik serta posisi Anies dalam peta kekuatan mendatang.
Mantan aktivis di Lembaga Seni dan Budaya MN KAHMI dan PB Pemuda Al Irsyad, mengatakan, gerakan yang dibahas dalam pertemuan tersebut telah menyelesaikan seluruh unsur persyaratan administratif dan kini tinggal menunggu proses verifikasi secara faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam waktu dekat.
Ujar Geisz, gerakan tersebut juga telah membangun banyak jaringan di puluhan provinsi, kabupaten, dan kota. Ia juga menilai kepatuhan terhadap persyaratan secara administrasi sejauh ini sangat kuat di berbagai pelosok daerah hingga sekarang.
Namun, Geisz menilai masa depan akan gerakan ini masih dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Salah satu pertanyaannya adalah apakah pemerintahan Prabowo saat ini memberikan ruang bagi gerakan rakyat untuk berpartisipasi dalam kancah politik terbuka ke depan.
Selain itu, persoalan ambang batas nol persen masih menjadi suatu perdebatan. Geisz menyebut serta menyimpulkan mekanismenya kemungkinan memerlukan proses waktu panjang di DPR setelah Mahkamah Konstitusi menangani persoalan tersebut dan politik nasional ke depan.
Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, salah satu perusahaan pengelola kawasan wisata Ancol di Jakarta di zaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, beliau juga memertanyakan apakah gerakan rakyat nantinya perlu bekerja sama dengan partai politik yang telah memiliki kursi di DPR, atau memilih bergerak secara mandiri dalam kontestasi menjelang pemilu nantinya.
Sebagai gambaran, pria asal jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Jayabaya Tahun lulus 1987, menyebut modal awal yang biasanya dibutuhkan untuk membangun kekuatan politik dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan di tingkat nasional dapat mencapai sedikitnya satu triliun rupiah untuk tahap awal perjuangan.
Di tengah dinamika saat ini, posisi Anies Baswedan menjadi pusat perhatian. Saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak memegang jabatan publik dan relatif jarang tampil di hadapan publik secara langsung.
Geisz mengungkapkan sejumlah survei politik tetap menempatkan Anies pada posisi atas. Ia menyebut Anies kerap berada di peringkat ketiga setelah Prabowo dan kandidat lainnya dalam berbagai pengukuran elektabilitas nasional terkini.
Survei terbaru Median, menurut Geisz, menunjukkan Prabowo berada di posisi teratas, sementara KDM dan Anies berada cukup dekat di belakangnya dalam peta persaingan politik nasional saat ini secara keseluruhan.
Meski tidak memiliki posisi kelembagaan seperti AHY maupun Gibran, Geisz menilai Anies masih mempunyai publikasi tingkat pengenalan yang kuat. Namanya tetap diperhitungkan dalam kancah dinamika perpolitikan nasional hingga kini.
Geisz mengakui prospek politik Anies sulit dipastikan. Perubahan koalisi, kebijakan pemerintah, perkembangan partai, serta respons masyarakat dapat memengaruhi peta politik menjelang agenda elektoral berikutnya dalam waktu mendatang.
Lelaki Betawi yang tumbuh dan besar di daerah Poncol, Senen, Jakarta Pusat, juga menjelaskan alasan dirinya dan sejumlah rekan tidak bergabung dengan organisasi politik tertentu. Menurutnya pencantuman nama mereka berpotensi langsung dikaitkan dengan Anies Baswedan oleh publik luas secara langsung.
Kondisi itu, kata aktivis dan pekerja kebudayaan serta pernah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta kemasyarakatan, dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak rekan-rekan mereka. Oleh karenanya, pilihan untuk tidak melekat pada organisasi tertentu dinilai untuk menjaga kebebasan dalam menentukan sikap politik secara terbuka.
Perkembangan gerakan rakyat, penyelesaian persoalan ambang batas, serta arah kebijakan pemerintah menjadi faktor penting yang akan menentukan konfigurasi politik berikutnya, termasuk peluang Anies kembali menjadi pusat perhatian publik nasional. (By)