Suaramediajabar.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Tito, persoalan perumahan di Papua masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni atau masih tinggal di hunian tidak layak.
“Program Pak Menteri PKP Maruarar Sirait sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah. Bahkan untuk bedah rumah minimal dialokasikan 21.000 unit di wilayah Papua,” ujar Tito usai rapat di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di enam provinsi wilayah Papua. Tito menegaskan, program yang dijalankan Kementerian PKP merupakan salah satu program perumahan paling masif yang pernah dilakukan pemerintah.
Selain itu, Kementerian PKP juga menyiapkan program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di Papua. Namun, Tito menilai implementasi program tersebut akan sulit jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan kondisi Papua yang terdiri dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, kebutuhan anggaran menjadi sangat besar.
“Kalau 21.000 rumah dibagi ke 42 kabupaten/kota, masing-masing hampir 500 unit. Bisa dibayangkan berapa besar biaya yang harus ditanggung APBD di setiap daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Tito bersyukur program tersebut ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PKP, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.
“Kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pak Menteri Maruarar atas program perumahan ini, termasuk bedah rumah dengan jumlah yang signifikan di Tanah Papua,” tambahnya.
Sementara itu, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan berbagai skema lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan rumah subsidi.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di tiga wilayah, yakni Papua Induk (Jayapura), Papua Selatan, dan Sorong.
“Programnya sangat masif, termasuk penanganan kawasan kumuh di beberapa titik strategis,” ujar Maruarar.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta para gubernur dan perwakilan pemerintah daerah di wilayah Papua.