Suaramediajabar.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) yang dipimpin oleh Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, mencatatkan prestasi gemilang dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025. Kemenko PM berhasil meraih skor tinggi 82,61, menempatkannya sebagai salah satu kementerian koordinator dengan indeks integritas paling tinggi.
Skor tersebut menempatkan Kemenko PM dalam kategori Terjaga (skor 78 ke atas), jauh di atas kategori Waspada (73-78) dan Rentan (di bawah 73).
Menanggapi capaian ini, Menko PM Cak Imin menegaskan bahwa hasil ini sejalan dengan upaya kementeriannya untuk menerapkan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” ujar Cak Imin, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
SPI KPK 2025 merupakan survei komprehensif yang melibatkan 657 institusi dan lebih dari 837.693 responden dari berbagai unsur (internal, eksternal, dan ahli). Hasil survei ini dijadikan alat ukur presisi untuk mengidentifikasi lembaga yang membutuhkan perbaikan integritas dan prosedur yang rentan korupsi.
Meski meraih skor tinggi, Cak Imin mengingatkan bahwa integritas tidak berhenti pada angka. “Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,” tegasnya.
Untuk menjamin program tepat sasaran, Kemenko PM memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran,” lanjut Menko PM.
Kemenko PM telah menetapkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi. Fokus utama adalah memperkuat tindak lanjut dari hasil SPI secara lebih sistematis dan terukur, dengan tujuan agar perbaikan tata kelola benar-benar memberikan dampak nyata pada pelayanan publik dan manfaat bagi masyarakat.
“Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,” pungkas Muhaimin.(*)
:
: