Suaramediajabar.com – Garut, 28 Oktober 2025 – Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak sejarah keberanian intelektual anak muda Nusantara dalam menembus batas kedaerahan dan menegaskan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Namun, setelah 97 tahun berlalu, semangat tersebut kembali diuji di tengah dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks, terutama di Jawa Barat.
Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 51,17, naik 1,5 poin dibandingkan tahun 2022. Meski tampak positif, peningkatan ini dinilai belum menyentuh akar persoalan. Hanya dua domain yang mengalami kemajuan signifikan, yakni kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan kerja, sementara aspek penting lain seperti pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender masih stagnan.
Partisipasi pemuda dalam organisasi tercatat hanya 3,84%, dan yang aktif memberi masukan dalam forum publik tidak mencapai 5%. Di sisi lain, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) di Jawa Barat masih 25,57%, jauh tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 31,45%.
Kondisi ini menimbulkan paradoks: di provinsi dengan populasi muda hampir seperempat dari total penduduknya, semangat kolektif justru tersumbat oleh sistem sosial dan birokrasi yang tidak adaptif. Fenomena ini oleh sejumlah kalangan disebut sebagai Sumpah Pemuda keadaan ketika potensi besar generasi muda terhambat oleh struktur yang kaku dan ruang partisipasi yang terbatas.
Ketua PW Hima Persis Jawa Barat, Ryan Hidayatullah, menilai bahwa refleksi Sumpah Pemuda hari ini harus lebih dari sekadar peringatan seremonial. Sumpah Pemuda seharusnya kita baca ulang sebagai panggilan tanggung jawab sosial dan kebijakan publik. Semangat persatuan 1928 itu bukan hanya tentang satu bahasa dan tanah air, tetapi juga keberanian moral untuk membongkar ketimpangan sistem yang membuat pemuda tidak punya ruang aktualisasi,” ujar Ryan.
Ryan menambahkan, fenomena rendahnya partisipasi pemuda bukan sekadar soal minat, tetapi akibat dari pendidikan yang terfragmentasi, birokrasi yang menumpulkan inisiatif, serta budaya digital yang paradoksal.
Hari ini pemuda Jawa Barat sangat terhubung secara digital, tetapi banyak yang justru terputus secara sosial. Mereka cerdas secara akademik, tapi kehilangan ruang refleksi dan keberanian moral. Itu tanda bahwa sistem kita belum berpihak pada pertumbuhan karakter dan kepemimpinan muda,” tegasnya.
Menurutnya, kebangkitan pemuda tidak cukup diukur melalui angka IPP semata, tetapi dari sejauh mana mereka diberikan ruang untuk berperan, memimpin, dan berinisiatif dalam lingkup sosial dan kebijakan publik.
“Kalau dulu Sumpah Pemuda adalah simbol penyatuan identitas, maka tugas generasi hari ini adalah menyalakan kembali api semangat itu dalam tatanan sosial yang adil dan terbuka. Jawa Barat harus membangun ekosistem kepemudaan yang mendorong karakter, kepemimpinan, dan partisipasi sosial. Jangan sampai sumpah itu berubah menjadi sumpah karena sistem yang menutup jalan juang mereka,” pungkas Ryan. ( Deden )