Suaramediajabar.com, Tasikmalaya, 1 Oktober 2025 – Ratusan guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Tasikmalaya akhirnya memilih jalur audiensi dengan DPRD setelah sebelumnya berencana menggelar aksi demonstrasi.
Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah (PGM) diterima oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang membidangi pendidikan, dengan didampingi langsung oleh Ketua DPRD, Budi Ahdiat.
Dalam pertemuan tersebut, guru honorer menyuarakan tuntutan utama soal kesetaraan hak dan kesejahteraan. Mereka menilai masih terjadi diskriminasi dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), karena guru madrasah swasta tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akibatnya, peluang mereka untuk menjadi P3K maupun PNS otomatis tertutup.
Perwakilan guru dari Kecamatan Sukaresik, Indra Widia Pajri, menegaskan bahwa pengabdian guru madrasah swasta belum diimbangi dengan penghargaan yang layak.
“Banyak dari kami sudah puluhan tahun mengabdi, tapi tetap tersisih hanya karena tidak tercatat dalam sistem pemerintah. Kami ingin aspirasi ini benar-benar diperjuangkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD menyatakan dukungan penuh dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Ketua DPRD, Budi Ahdiat, juga menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal perjuangan para guru.
“Kami berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan guru madrasah swasta. Perjuangan mereka adalah perjuangan kita bersama demi peningkatan mutu pendidikan di Tasikmalaya,” ungkapnya.
Audiensi berlangsung kondusif dan ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD akan menindaklanjuti tuntutan para guru ke tingkat lebih tinggi. Para guru honorer berharap langkah ini bisa menjadi titik awal perubahan nyata bagi kesejahteraan mereka.